Ribuan Warga Turun ke Jalan di Pati: Ini Alasan dan Tuntutannya

PATI – Ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati menggelar aksi damai pada Rabu (13/8/2025), memadati kawasan alun-alun dengan pengamanan lebih dari 2.600 personel gabungan. Aksi ini menjadi sorotan karena meskipun pemicu awal telah dibatalkan, gelombang massa tetap datang dengan membawa sejumlah tuntutan baru.

Aksi ini berakar pada rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang diumumkan pada Mei 2025. Kebijakan tersebut memicu reaksi penolakan luas di masyarakat karena dinilai terlalu membebani. Meski Bupati Pati kemudian membatalkan rencana kenaikan dan menyampaikan permintaan maaf, hal tersebut tidak menghentikan rencana unjuk rasa.

Warga yang hadir tetap menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan dan proyek pemerintah daerah. Setidaknya lima poin tuntutan diusung, meliputi desakan agar kepala daerah mengundurkan diri, penolakan terhadap penerapan lima hari sekolah, keberatan atas rencana renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran Rp 2 miliar, penolakan pembongkaran total Masjid Alun-alun yang dianggap bersejarah, serta penolakan proyek videotron senilai Rp 1,39 miliar.

Masyarakat menilai bahwa kebijakan dan proyek tersebut memerlukan kajian lebih mendalam serta partisipasi publik yang lebih luas sebelum diputuskan. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.

Aksi di Pati ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan merupakan elemen vital dalam demokrasi. Melalui dialog terbuka dan transparansi, diharapkan tercipta kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Tim Redaksi BarinjamNews_

sumber Foto :jateng.jpnn.com