Pemkab Sukamara dan KPK Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi: Perkuat Integritas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Sukamara, Rabu 4 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Bupati Sukamara, H. Masduki, S.T., mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui Zoom Meeting bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membangun kesadaran kolektif antarpemangku kepentingan terhadap pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah. Fokus utama rapat adalah pencegahan potensi korupsi sejak dini, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Perencanaan dan penganggaran harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Komitmen kita bersama adalah menciptakan sistem yang bersih dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” tegas Bupati H. Masduki, S.T. dalam sesi diskusi.
Lebih lanjut, rapat ini juga mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-Budgeting, guna memperkuat pengawasan internal serta efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan lembaga pengawasan nasional seperti KPK menjadi elemen penting dalam memastikan proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah penyimpangan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama lintas lembaga untuk membangun budaya pemerintahan yang antikorupsi, dimulai dari proses paling awal: perencanaan dan penganggaran,” tambah Bupati.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam menunjukkan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Diharapkan, melalui penguatan sinergi dan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan anggaran daerah akan semakin transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
Tim Redaksi BarinjamNews_
